Deskripsi
Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah dapat membuat Pemerintah Daerah menjalankan pembangunan dan mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuan kajian ini adalah untuk :
1. Menyediakan kajian akademik untuk perencanaan peningkatan pendapatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Memberikan pemahaman kepada semua stakeholders tentang pentingnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi melalui Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasi untuk melihat besarnya korelasi ketiga jenis retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya menggunakan regresi logistik multinomial untuk membandingkan peluang pengaruh ketiga jenis retribusi terhadap perubahan perilaku pada kategori masyarakat yang digunakan sebagai sampel penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan korelasi yang paling tinggi / kuat adalah jenis retribusi jasa umum dan diikuti oleh jasa usaha. Sedangkan perizinan tertentu hubungan hanya cukup kuat dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Probabilita pengaruh retribusi jasa umumadalah yang paling besar diikuti oleh jasa usaha dan perizinan tertentu. Terdapat rasionalisasi pada target dan potensi retribusi daerah dengan hasil pembobotan OPD(57,25%) lebih besar dari pembobotan Survey (54,5%).
Berdasarkan terget dan potensi yang sudah ditetapkan sebelumnya dilakukan rasionalisasi dengan pendekatan probabilita pengaruh perubahan prilaku pada perangkat daerah penghasil retribusi dan masyarakat yang membayar retribusi.
Strategi utama dalam optimalisasi retribusi daerah adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana layanan publik serta menetapkan regulasi yang mendukung retribusi daerah. Kebijakan optimalisasi harus dilakukan melalui pendataan berkesinambungan pada objek retribusi daerah serta peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan P3K pada perangkat daerah penghasil retribusi daerah.
